Pertanyaan bisa diajukan melalui Hubungi Kami

Aplikasi SAKPA
User Name Dan Password

Penanya: Rudenim

Pertanyaan

User dan Password untuk SAKPA 2013?  Aplikasi sakpa masih bentuk exenya ya? Referensinya belum ya?

Jawaban

Pertama kali untuk aplikasi SAKPA 2013, user: admin dan password: admin

Back to top
Aplikasi SPM
Tidak Bisa Isi Kode Satker Di Menu RUH Surat Perintah Bayar (SPBy)

Penanya: Bambang Sudarmadi - Loka Penelitian Sapi Potong, Grati Jawa Timur

Pertanyaan

Ketika akan membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) dari Menu RUH SPBy, kami tidak bisa mengisi kode satker. Padahal kami sudah menginput pada Menu Referensi I Bendahara/Suplier. Atas bantuannya diucapkan terima kasih

Jawaban

Pastikan sudah ada pagu dalam database.

Back to top
Input SPMKP

Penanya: Anca – KPP Pratama Serpong

Pertanyaan

Untuk Menu Referensi I biasanya ada menu nomor SPM tapi di 2013 tidak ada dan pada saat mau input SPMKP tidak bisa karena tidak ada menunya.

Jawaban

Melalui level PPK  (pilih level user operator dan PPK).

Back to top
Membuat Akun Di Aplikasi SPM

Penanya: Afwan

Pertanyaan

Bagaimana membuat akun 511151 di dalam aplikasi spm 2013?

Jawaban

Silakan melakukan proses Revisi POK melalui aplikasi RKAKL-DIPA 2013.

Back to top
Aplikasi SPM Pada Windows 7

Penanya: Arum

Pertanyaan

Aplikasi SPM 2013 apabila diinstal di komputer dengan basis Windows 7, ketika meginstal aplikasi service spm 2013 bermasalah di mysql ya pak sehingga tidak berhasil diinstall? Bagaimana cara menginstal di windows 7 ya Pak? Mau menanyakan boleh atau tidak bendahara pengeluaran pembantu merangkap operator SAI? Dan boleh atau tidak operator SAI merangkap petugas Verifikasi SPM? Terima kasih banyak pak

Jawaban

Aplikasi SPM 2013 bisa digunakan pada komputer dengan basis Windows 7. Untuk komputer basis Windows 7 dengan 32 bit, sudah berjalan dengan baik. Tetapi komputer dengan basis Windows 7 64 bit, ada yang berjalan dengan baik dan ada yang berjalan kurang baik (kurang stabil).

Back to top
Input Lampiran SPM

Penanya: Donatha - BPMPD NTB/Mataram

Pertanyaan

Mohon bantuannya bagaimana prosedur untuk menginput daftar lampiran pada SPM 2013. Sewaktu saya coba memasukkan daftar lampiran rekening, setelah selesai diinput saat keluar dari daftar lampiran selalu muncul pesan \”pilih kode bank default sesuai daftar bank aktif di KPPN mitra kerja\”. Bagaimanakah cara mengatasi ini?

Satu lagi yang saya mau tanyakan, apakah untuk 1 SPP boleh menggunakan lampiran rekening bank yang berbeda-beda ataukah harus menggunakan 1 bank pusat?

Jawaban

Jika dinalisa dari pernyataan Saudara, sepertinya Saudara belum melakukan pengisian menu Utility | Setting Bank Operasional. Pilihan pengisian silakan menanyakan ke KPPN mitra kerja. Tidak harus menggunakan satu bank.

Back to top
Tidak Bisa Cetak Resume Kontrak

Penanya: Wulan – GKN Surabaya

Pertanyaan

Pada aplikasi spm 2013 pada waktu cetak resume kontrak koq tidak bisa ya? Muncul \’File acces is denied\’ padalah sudah update versi 13.0.2 mohon solusinya. Terima kasih

Jawaban

Seharusnya masuk melalui level user PPK bukan level user SPM.

Back to top
Error Daftar Lampiran

Penanya: Satria – PN Dompu

Pertanyaan

Mohon bantuannya, setelah kami melakukan update SPM 2013 dari versi 13.0.1 ke 13.0.2 ketika kami membuat SPM gaji Induk terjadi error saat melihat daftar lampiran di Bendaharawan muncul permintaan memasukkan email, alamat, dll termasuk kode bank, sedangkan refrensi kode bank untuk masing-masing pegawai tidak ada seperti contohnya BRI Cabang dompu. Jadi pembuatan SPM tidak bisa dilanjutkan, mohon pencerahannya.

Jawaban

Kolom email, kota, dan kodepos memang harus diisi. Untuk pengisian Referensi Kode Bank tidak perlu, namun hanya uraian bank saja yang diisikan.

Back to top
Unduh Aplikasi SPP

Penanya: Edy

Pertanyaan

Apakah untuk mendapatkan aplikasi spp (Surat Perintah Pembayaran) harus datang ke KPPN serta apakah bisa diunduh melalui website ini? Terimakasih

Jawaban

Aplikasi SPP sebenarnya sudah menjadi satu dalam aplikasi SPM 2013. Namun user dan password agar dibuat sesuai dengan level PPK bukan level user PPSPM. Untuk aplikasi dapat mengubungi KPPN mitra kerja satker Saudara.

Back to top
Rekam Dulu PPSPM Dan NIP

Penanya: Ilham Hamid

Pertanyaan

Setelah menginput nominal UP di SPM dan setelah menekan tombol “Kembali” muncul pesan “Rekam dulu PPSPM dan NIP” padahal saya sudah input dan menjadikannya Default.. Mohon jawabannya

Jawaban

Menginput UP tidak boleh dilakukan pada aplikasi SPM tetapi melalui aplikasi SPP yang menggunakan user level PPK melalui startup SPM 2013.

Back to top
Bendahara
Bendahara Pengeluaran Sebagai Pemegang Uang Muka

Penanya: Cipta Zaindra – Kejaksaan Negeri Sekayu

Pertanyaan

Dalam satu tahun penggunaan anggaran, apakah bisa/diperbolehkan bendahara pengeluaran merangkap sebagai bendahara pembantu/pemegang uang muka kegiatan lain yang termasuk dalam DIPA?

Jawaban

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah apabila terdapat kendala jarak dan volume kerja yang tinggi sehingga apabila ternyata Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai BPP justru menyalahi mekanisme tersebut sehingga tidak perlu lagi diangkat BPP, namun semuanya langsung oleh Bendahara Pengeluaran.

Back to top
Rangkap Jabatan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan

Penanya: Aries Afriansyah - Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Pertanyaan

Apakah boleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dirangkap oleh satu orang saja, dan apa dasar hukumnya, Terima kasih.

Jawaban

Bendahara Penerimaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maupun sebaliknya, sesuai dengan PMK 73/PMK.05/2008 pasal 3 ayat 5 “Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN".

Back to top
Rangkap Tugas Bendahara Pengeluaran Dan PPABP

Penanya: Ibrahim – Kementerian Kesehatan

Pertanyaan

Apakah Bendahara Pengeluaran dapat merangkap tugas sekaligus sebagai PPABP? Kalo iya/tidak dasar hukumnya apa? 

Jawaban

PPABP ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dan statusnya adalah pembantu KPA (di bawah KPA) sementara Bendahara kedudukannya adalah setara dengan KPA sehingga secara kedudukannya Bendahara tidak boleh menjadi PPABP

Back to top
BPP Rangkap

Penanya: Iin – FK Unand

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, boleh nggak satu orang Bendahara Pengeluaran Pembantu memegang 8 Prodi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Prodi tersebut? Ada nggak peraturan yang menyangkut dengan hal tersebut? Terima Kasih

Jawaban

Apabila anda sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu merangkap jabatan yang sama maka sebaiknya pengelolaan prodi tersebut dijadikan satu dan dikelola oleh Saudara, terlebih DIPA semua prodi menjadi satu.

Back to top
Lain-lain
Susah Download Dari Website Perbendaharaan

Penanya: Rizki Fauzi

Pertanyaan

Kenapa Website perbendaharaan susah sekali diakses jika ingin mendownload update aplikasi/peraturan terbaru? Sudah sejak tahun lalu seperti ini tapi tidak ada perbaikan? Hal ini sangat menyulitkan bagi kami di sisi K/L. Terima Kasih

Jawaban

Terimakasih atas pertanyaannya. Terkait kesulitan untuk melakukan unduh aplikasi melalui website Perbendaharaan, dapat diinformasikan bahwa lokasi file yang akan diunduh berada pada server Kementerian Keuangan (yang dikelola oleh PUSINTEK). Dengan demikian server tersebut digunakan oleh seluruh lingkup Kementerian Keuangan, sehingga pada jam kerja terkadang proses download file menjadi lambat karena banyaknya lalu lintas data. Untuk itu disarankan melakukan pengunduhan file di luar jam kerja.

Back to top
Laporan Keuangan
LK Semester II Atau Tahunan?

Penanya: Ridwan

Pertanyaan

Apakah Per-65/PB/2010 mempersyaratkan Laporan Keuangan (disertai CaLK) untuk Semester I, Semester II, dan Tahunan atau hanya untuk Semester I dan Tahunan? Kalau melihat ke Lampiran VI Perdirjen tersebut di atas, tidak disebutkan Laporan Keuangan Semester II sementara ada beberapa bagian di Lampiran IV A (seperti di Kata Pengantar) mencantumkan Periode Semester II sehingga membingungkan kami. Mohon penjelasannya, mengingat penjelasan pos neraca LK Semester II (“jika memang ada LK Semester II”) yang membandingkan nilai pos neraca per 31 Desember dengan 30 Juni, tentu berbeda dengan penjelasan pos neraca LK Tahunan, yang membandingkan nilai pos neraca per 31 Desember dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya

Jawaban

Berkenaan dengan Laporan Keuangan Semester II atau Tahunan. Memang tidak disebutkan secara tegas dalam Per-65/PB/2010 maupun Per-55/PB/2012 tentang LK Semester I dan Semester II/Tahunan, namun tentunya dapat kita sepakati bahwa laporan semester I harus disajikan, yang dapat juga kita analogikan sebagai Laporan Keuangan Interim (dalam istilah akuntansi secara umum), yang menjadi permasalahan adalah LK Smester II atau cukup Tahunan ataukah keduanya? Dari segi informasi yang dihasilkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara LK Semester II dan Tahunan, misalnya neraca dan pengungkapan-pengungkapan penting dalam CaLK. Laporan keuangan Tahunan seyogyanya bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh users sekaligus mewakili laporan keuangan semester II. Jadi LK yang disampaikan adalah LK Semester I (Interim) dan LK Tahunan. 

Back to top
Format CALK Yang Harus Dipakai

Penanya: Muhammad Teuku

Pertanyaan

Saat ini sedang berlangsung pendampingan penyusunan laporan semester ii 2012. format CALK yang mana kita gunakan untuk pembuatan laporan 2012, berdasarkan per-65/PB/2010 atau per_55_pb_2012 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga. Terima kasih

Jawaban

Dengan diterbitkannya Per-55/PB/2012 maka pembuatan laporan 2012 berpedoman pada Perdirjen tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk K/L tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perdirjen tersebut dengan Per-65/PB/2010. Terima kasih

Back to top
Pelaksanaan Anggaran
Pembayaran Paket Meeting Dan Belanja Modal Dengan UP

Penanya: Joko Teguh Kurniawan

Pertanyaan

Terkait dengan PMK 190/2012 dan Perpres 70/2012.

  1. Apakah pembayaran paket meeting sampai dengan 50 juta dapat dibayarkan dengan uang persediaan (tanpa menggunakan LS)?
  2. Belanja modal seperti apa saja yang dapat dibayarkan dengan uang persediaan, apakah belanja modal menambah aset seperti pembelian printer dapat dilakukan?

Terima kasih

Jawaban

  1. Pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS). Dalam Pasal 39 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan atas dasar komitmen (perjanjian/kontrak dan/atau penetapan keputusan) dilakukan dengan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 43 PMK 130/2012 disebutkan bahwa UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker dan untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Sehingga pembayaran paket meeting tersebut seharusnya dengan LS karena dilakukan berdasarkan komitmen dan bukan kegiatan operasional sehari-hari satker.
  2. Sesuai PMK 190/2012, belanja modal yang dilakukan dengan UP adalah belanja modal yang menambah aset tetap (aset dan penunjang dalam memperoleh aset). Misalnya pembelian printer dengan nilai sampai dengan Rp50 juta dapat menggunakan UP dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi.
Back to top
Pertemuan Di Luar Kantor Tanpa Melibatkan Eselon I Lainnya

Penanya: Ika - Kementerian Pertanian

Pertanyaan

Berdasarkan Penjelasan SBU TA 2013 poin 26 halaman 45 dijelaskan ”biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya”. Pertanyaannya: Apakah kegiatan rapat di luar kantor untuk kegiatan konsinyasi internal, misalnya konsinyasi penyusunan laporan tahunan, penyusunan laporan triwulanan, penyusunan pedoman, yang tidak melibatkan eselon I lainnya sudah tidak bisa dilaksanakan? Terima kasih

Jawaban

Kegiatan konsinyasi internal tersebut tidak dapat dilakukan di luar kantor (dengan paket meeting), sepanjang peserta kegiatan dimaksud masih dalam satu eselon I yang sama.

Back to top
SPTB Sebagai Lampiran SPM

Penanya: Rike

Pertanyaan

Apakah SPTB masih diperlukan untuk dokumen pendukung SPM ke KPPN? Untuk form SPBy, menu Atas Dasar Kuitansi/bukti pembelian atau Nota/bukti penerimaan barang/jasa/bukti lainnya diisi apa?

Jawaban

Mulai TA 2013, SPTB tidak dilampirkan pada SPM pada saat pengajuan ke KPPN. Untuk Form SPBy: menu atas dasar kuitansi/bukti pembelian diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembelian, nota/bukti penerimaan barang/jasa diisi dengan nomor nota/bukti penerimaan barang/jasa (merupakan dokumen penerimaan barang/jasa).

Back to top
KPA Penandatangan SPD

Penanya: Jun

Pertanyaan

Sesuai PMK 113 BAB IX PASAL 34 AYAT 2, dijelaskan bahwa yang menandatangani SPD adalah PPK. Pertanyaannya: Apakah SPD bisa juga ditandatangani oleh KPA?

Jawaban

Untuk menjaga prinsip check and balance, SPD tidak dapat ditandatangani oleh KPA (Kepala satker). 

Back to top
Penggantian Biaya Transportasi Ke Bandara

Penanya: Rahmad Susantoro

Pertanyaan

Apabila 2 orang melaksanakan perjalanan dinas dari Kalimantan ke Jakarta dengan menggunakan angkutan udara, maka dalam rinciaan biaya tercatat transport dari kantor ke bandara dan sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan apakah pergantian transport kebandara tersebut dibayarkan untuk 1 SPT atau per orang, mengingat satuannya adalah OT. Demikian atas jawabannya diucapkan terimakasih

Jawaban

Prinsipnya pembayaran biaya perjalanan dinas adalah sesuai biaya riil (at cost). Sesuai PMK 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) ke bandara dan sebaliknya tersebut dibayarkan untuk 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Back to top
Honor Verifikator/Staf PPSPM

Penanya: Arfan Kurniawan

Pertanyaan

Apakah penguji tagihan (verifikator) yang bukan sebagai penandatangan SPM berhak juga atas Honor bulanan sebagai Penguji tagihan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam SBU 2013?

Jawaban

Honor penguji tagihan (verifikator) yang bukan PPSPM termasuk sebagai staf pengelola keuangan, sehingga dapat diberikan honor bulanan sesuai standar biaya.

Back to top
Revisi Akun 521115 Sesuai SBU

Penanya: Ahyan Azis – Pengadilan Negeri Metro

Pertanyaan

Apakah MAK 521115 honor yang terkait pengelolaan keuangan bisa direvisi berdasarkan standar biaya umum 2013. Terima kasih.

Jawaban

Bisa, agar berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai revisi anggaran. 

Back to top
Pembayaran Dengan Besaran 10 juta s.d. 50 juta

Penanya: Bagus Satrio Utomo –  Pusat Promosi Kesehatan – Kemenkes RI

Pertanyaan

Pada Pepres 70 tahun 2012 pasal 55 dijelaskan bukti perjanjian dengan bukti pembelian s.d 10 juta, kuitansi s.d 50 juta, bagaimana cara pencairannya di kppn? Apakah ada Perdirjen khusus hal ini?

Jawaban

Perpres 70 tahun 2012 mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan mekanisme pembayaran agar berpedoman pada PMK 190/2012. Pada prinsipnya pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran atau pihak lainnya. Pengadaan barang/jasa baik dengan bukti pembelian dan/atau dengan kuitansi prinsipnya dilakukan dengan mekanisme LS.

Back to top
Batasan Transaksi UP

Penanya: Taufan Mudihartono

Pertanyaan

S-46/PB/2013 batasan transaksi yang dapat dimasukkan di dalam pengeluaran tersebut mohon diberi contoh. Bagaimana dengan form yang PMK-190 (lampiran XI).

Jawaban

S-46/PB/2013 mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan UP yang sulit dikuitansikan. Sedangkan form dalam Lampiran XI adalah form kuitansi yang dibuat apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan kuitansi, batasan transaksi adalah sampai dengan Rp50 juta.

Back to top
Transport Dalam Kota

Penanya: Hanny

Pertanyaan

Apakah transport dalam kota dapat diberikan untuk petugas pengantar spm ke kppn selain bendahara (karena di unit kami ada pembuat spmkp di luar spm bagian umum)?

Jawaban

Biaya transport dalam kota tersebut dapat dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak bersifat rutin, dan disertai dengan surat tugas.

Back to top
Status Pengelola SAI Non PNS

Penanya: Firman Rustam – Kanwil Kemenag Prov Sumatera Selatan

Pertanyaan

Apakah diperbolehkan KPA mengangkat operator sai/simak dari pegawai non PNS, mengingat SDM di satker-satker kecil masih kurang (seperti di sekolah-sekolah agama) dan apabila diperbolehkan honornya dibiayai dari DIPA mohon jawabannya disertai dengan peraturannya terkait. Terima kasih.

Jawaban

Bisa saja sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. Untuk lebih jelasnya, agar berpedoman pada PMK no. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L.

Back to top
Honor Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

Penanya: Mustofik

Pertanyaan

Kapan honorarium panitia pengadaan barang dan jasa harus dibayar oleh bendahara kegiatan?  Terima kasih.

Jawaban

Honor dimaksud dapat dibayarkan sepanjang terdapat prestasi pekerjaan (kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilakukan), dan diajukan oleh penanggung jawab kegiatan (PPK).

Back to top
Klasifikasi Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis, Dan Belanja Sosialisasi Maping SAP

Penanya: Ronny – DPPKA Sungai Penuh

Pertanyaan

Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis, dan Belanja Sosialisasi Mapping SAPnya apakah sebagai Belanja Pegawai atau Belanja Barang? Mohon pencerahannya?

Jawaban

Masuk ke dalam Belanja Barang

Back to top
Perjalanan Dinas Yang Akomodasinya Ditanggung Penyelenggara

Penanya: Raditya Yoga

Pertanyaan

Ada undangan bagi satker kami di daerah (Maluku) untuk kegiatan penyusunan laporan di Jakarta, panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya transport ditanggung satker masing-masing. Komponen apa saja selain biaya transport yang musti dibayarkan oleh satker, apakah uang harian dibayar oleh satker dan berapa nilainya, apakah lumpsum termasuk di dalamnya? Terimakasih.

Jawaban

Pada prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan rangkap/ganda. Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia, maka yang dibebankan pada DIPA satker adalah biaya transport dan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard. Uang saku dimaksud dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya sebanyak jumlah hari penugasan.

Back to top
Honor Pengawas

Penanya: Benny Khairuddin 

Pertanyaan

Apakah honor PENGAWAS ujian penerimaan pegawai baru dapat dikategorikan biaya vakasi, mohon informasinya, terima kasih

Jawaban

Honor pengawas tidak dapat dikategorikan sebagai vakasi.

Back to top
SPJ Pengadaan Dengan Bukti Pembelian Dan Kuitansi

Penanya: Novrizal-Sekretariat DPRD Kota Prabumulih

Pertanyaan

Mohon penjelasan rinci mengenai tata cara spj untuk pengadaan langsung sebagaimana diatur dalam perpres 70/2012. Tolong juga dijelaskan perihal pemungutan PPN dan PPh untuk mengadaan/pembelian langsung karena seringkali toko tempat membeli tidak mau dalam pembayaran dipotong pajak dari harga atau juga penjual tidak mempunyai NPWP?

Jawaban

Tata cara spj untuk pengadaan langsung agar berpedoman pada Pasal 40 ayat (2) PMK 190/PMK.05/2012. Terkait dengan pemungutan PPN dan PPh untuk pengadaan/pembelian langsung agar dilakukan kepada penyedia barang/jasa yang dapat memberikan bukti pemungutan atas pajak dimaksud atau kepada penyedia barang/jasa yang mempunyai NPWP.

Back to top
Honorarium PBJ

Penanya: Tuty Khairiyah Lubis - KPU Kab. Asahan

Pertanyaan

Pada DIPA tidak terdapat pengadaan barang dan jasa di atas 20 juta tetapi Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dialokasikan. Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 pengadaan barang dan jasa sampai dengan 50 juta dengan menggunakan Kuitansi. Apakah ini berarti honor pejabat pengadaan barang dan jasa dapat dicairkan walaupun tidak ada SPK ataupun Kontrak?

Bagaimana kriteria pekerjaan dan pencairan honor untuk penerima hasil pekerjaan selain penetapan SK dari KPA?

Jawaban

Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan apabila terdapat prestasi pekerjaan/kinerja. Honor pejabat pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan sepanjang telah terdapat kinerjanya.

Back to top
Petunjuk Lebih Lanjut Dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012

Penanya: Dudi – Inspektorat Belitung

Pertanyaan

  1. Apakah sudah ada peraturan direktur jenderal perbendaharaan tentang petunjuk pelaksanaan permenkeu nomor 113/PMK.05/2012 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP?
  2. Siapa saja yang dikatakan pejabat negara? Apakah bupati ketua/wakil ketua dan anggota DPRD disebut sebagai pejabat negara atau disetarakan dengan pejabat eselon I?
  3. Kaitan dengan PMK nomor 113/PMK.05/2012 dan PMK 37/PMK.02/2012, pada lampiran satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk DKI Jakarta tarif hotel untuk pejabat negara sebesar Rp. 8.720.000/OH. apakah memang sebesar itu? Atau ada kesalahan pengetikan (mohon maaf) karena terlalu mencolok dengan daerah Banten dan Jawa barat.

Terima kasih atas jawabannya, maaf bila ada salah dalam pertanyaan di atas.

Jawaban

  1. Saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedang menyusun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 
  2. Bupati, dan wakil bupati termasuk pejabat negara, sedangkan DPRD tidak termasuk pejabat negara.
  3. Biaya penginapan untuk pejabat negara adalah benar sebagaimana dimaksud dalam PMK 37/PMK.02/2012 sebesar Rp8.720.000,-. Mengenai penetapan besaran biaya penginapan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Back to top
Honor Bendahara Penerimaan NR

Penanya: Basuki Rahmat - Kantor Kemenag Kab. Pandeglang

Pertanyaan

Mengapa sejak lahirnya jabatan Bendahara Penerimaan (2009) sampai sekarang honor jabatan tersebut tidak ada dalam DIPA, apakah bisa dimasukkan dalam Tim Pengelola Keuangan Satker, mengingat sejak tahun 2009 di Satker Kami ada dua macam bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Honor Bendahara Pengeluaran ada sedangkan untuk Bendahara Penerimaan hanya kerja bakti. Apakah boleh kita mengusulkan honor Bendahara Penerimaan, sumber dananya dari mana, RM atau PNBP NR? Mohon jawaban kalau tidak ditayangkan dalam rubrik ini, dikirim ke email saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jawaban

Honor bendahara penerimaan termasuk dalam tim pengelola PNBP, meliputi atasan langsung, bendahara, dan anggota, yang dialokasikan dalam DIPA dengan sumber dana dari PNBP. Honor dimaksud hanya dialokasikan kepada satker penghasil dan pengguna PNBP.

Back to top
Akun Untuk Konsumsi Serta Laporan Penggandaan

Penanya: Rini Hapsari – Kampus UI

Pertanyaan

Ingin menanyakan perihal konsumsi serta laporan penggandaan masuk ke dalam kode akun 521211 atau 521219?
Kemudian untuk perjalanan dinas ke bali di mana staf yang melakukan perjalanan dinas mendapatkan biaya uang harian, untuk biaya airport tax dan taksinya apakah dipisah dari biaya uang harian tersebut/tergabung? Serta masuk kelompok kode akun berapa?

Untuk kegiatan pelatihan/workshop yang diadakan di luar kantor (hotel), staf yang bersangkutan memperoleh satuan biaya uang harian perjalanan dinas/satuan biaya uang harian paket fullboard di luar kota dan fullday/halfday? Karena kegiatan ini dilakukan di luar kota sedangkan untuk uang saku halfdaynya hanya ada untuk di dalam kota (di dalam SBU 2013).

Untuk honor panitia pelaksanaan, antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain yang dilakukan pada unit kerja kami dilaksanakan dalam beberapa waktu yang hampir bersamaan bahkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada 1 bulan yang sama, di mana beberapa panitia pelaksananya di kegiatan tersebut sama antara kegiatan yang 1 dengan yang lainnya. Untuk pembayarannya apakah boleh tetap dihitung OB karena pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dalam beberapa bulan prosesnya. Dan melalui satu kode akun yang sama di masing-masing RAB per kegiatan. Mohon bantuannya.

Jawaban

  1. Apabila konsumsi dan laporan penggandaan dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi, rapat dan lain-lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan, maka menggunakan akun 521211. Sedangkan apabila tidak termasuk dalam kegiatan tersebut di atas, agar menggunakan akun 521219.
  2. Biaya airport tax dan taksi (PP) merupakan biaya transpor, dan biaya transpor dipisahkan dari uang harian. Biaya transpor dan uang harian menggunakan akun belanja perjalanan (akun 524111 untuk belanja perjalanan biasa atau 524112 untuk belanja perjalanan tetap).
  3. Untuk kegiatan pelatihan/workshop dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor dan di luar kota, menggunakan paket meeting, maka kepada peserta dibayarkan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard luar kota selama kegiatan. 
  4. Honor panitia pelaksanaan dibayarkan berdasarkan SK KPA, beberapa honor dimaksud dapat dibayarkan kepada orang yang sama (OB), sepanjang menghasilkan output yang berbeda. Namun pada prinsipnya pembayaran honor tidak dapat dilakukan rangkap/ganda pada waktu/tanggal/hari yang bersamaan. Oleh sebab itu, perlu dibuat monitoring/pengawasan penerbitan surat tugas untuk menghindarkan pembayaran honor rangkap/ganda pada waktu/tanggal/hari yang bersamaan dimaksud.
Back to top
Pencatatan Perjanjian/Kontrak

Penanya: Herman Surabaya

Pertanyaan

Pengadaan barang/jasa yang menggunakan bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan kuitansi yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS apakah satker wajib mencatat dan mengirimkan data perjanjian/kontrak tersebut ke KPPN untuk dicatatkan ke dalam karwas kontrak KPPN?

Jawaban

Sesuai PMK 190 dimaksud, satker wajib mencatat dan mengirimkan data perjanjian/kontrak atas semua pengadaan barang/jasa yang pembayarannya akan dilakukan dengan SPM-LS, kepada KPPN, termasuk menggunakan bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan kuitansi.

Back to top
Biaya Perjalanan Dinas

Penanya: Buntoro, S. Sos - Kasubag. Keuangan Sekretariat DPRD  Batang

Pertanyaan

Mohon pencerahannya terkait Perjalanan Dinas. Bulan depan kami ada kegiatan perjalanan dinas ke Luar Jawa selama 4 hari 3 malam dengan menggunakan transportasi KA ke Jakarta, dari Stasiun ke Bandara menggunakan Sewa Bus, Jakarta ke kota tujuan naik Pesawat. Dari Bandara kota tujuan ke Kota Tujuan A dengan Sewa Bus, dan ke kota tujuan B dengan Sewa Bus. Untuk personil yang ikut dalam rombongan Perjalanan Dinas tersebut bisa diberikan biaya Perjalanan Dinas apa saja..? Terima kasih.

Jawaban

Komponen biaya perjalanan dinas ke luar kota antara lain: biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang harian, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Biaya transportasi dimaksud dibayarkan pergi-pulang berdasarkan bukti pengeluaran riil (at cost) atau apabila tidak terdapat bukti pengeluaran riil agar mencantumkan dalam daftar pengeluaran riil. Dalam hal untuk dapat sampai ke tempat tujuan memang tidak terdapat transportasi umum, kemudian harus sewa kendaraan, maka dalam peng-spj-an tetap menggunakan akun perjadin (bukan akun sewa). b. biaya penginapan diberikan sejumlah hari yang diperlukan untuk menginap (3 malam) dibayarkan sesuai biaya penginapan di kelasnya dalam standar biaya, dan c. uang harian dibayarkan sebesar standar biaya dan diberikan sejumlah hari rill pelaksanaan tugas (4 hari).

Back to top
Penandatangan SPD (PMK 113/2011)

Penanya: Imam Wahyudi Sukoco

Mohon penjelasannya tentang PMK 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas. Lampiran 1 lembar 2 tentang surat perjalanan Dinas (SPD). Bahwa di lembar ke 2 kolom 1 atas di situ tertera jelas bahwa yang menandatangani ialah Kepala. Mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan kepala ialah PPK atau Atasan yang memberikan Perintah Tugas atau siapa yang harus menandatangani. Terima kasih

Jawaban

Pada lembar ke-2 kolom 1 diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD atau Atasan Pelaksana SPD, bukan PPK.

Back to top
Penyelenggaraan Rapat/Workshop Di Luar Jam Kerja

Penanya: Ardin LPMP Sulawesi Tengah

Pertanyaan

Satker kami bermaksud mengadakan kegiatan workshop yang seluruh pesertanya berasal dari pegawai satker kami sendiri, kecuali narasumbernya ada yang berasal dari Kementerian lainnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di dalam lingkungan kantor/satker kami, tetapi dilaksanakan pada hari libur (sabtu/minggu). Dapatkah peserta dan panitia kegiatan tersebut menerima uang saku dan transport lokal yang masuk dalam kategori melaksanakan “Perjalanan Dinas”?

Jawaban

Biaya perjalanan dinas (transport lokal dan uang saku) kepada panitia dan peserta workshop yang dilaksanakan di dalam lingkungan kantor sendiri, tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi definisi perjalanan dinas. Solusinya, mungkin kepada peserta dimaksud dapat diberikan uang lembur sebagai kompensasi penugasan di luar hari kerja/jam kantor.

Back to top
Pemakaian Jasa Internet Satker

Penanya: Mirza – Nagan Raya Aceh

Pertanyaan

1. Apakah memakai Jasa Layanan Internet boleh menggunakan Modem

2. Apakah ketika dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi pembelian pulsa

3. Akun manakah yang cocok untuk digunakan dalam pembelian pulsa internet dari modem. Terima kasih atas perhatiannya

Jawaban

(1) Layanan internet dapat menggunakan media apa saja, baik dial-up maupun langganan broadband.

(2) Pertanggungjawaban sesuai dengan bukti bayarnya, jika memakai pulsa dengan kuitansi pembelian, jika langganan dengan bukti pembayaran tagihan.

(3) Akun yang digunakan 521111.

Back to top
Anggaran Pemeliharaan

Penanya: Charlie

Pertanyaan

Kami berulang kali mengajukan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan gedung, peralatan fungsional dan kantor. namun DIPA yang turun itu lagi.. itu lagi.. Jika kami menanyakan kepada pembina fungsi (perencanaan) katanya harus siapkan dana untuk lobi.. Ini bukti bahwa reformasi birokrasi dan stop korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlu diketahui di wilayah lain anggaran yang diterima untuk pemeliharaan sesuai indeks SBU tapi pada satker kami tidak bahkan hanya berkisar 5 % dari SBU. Mohon perhatian

Jawaban

Terkait pengajuan kebutuhan anggaran, kementerian/lembaga menghimpun semua pengajuan anggaran dari seluruh satuan kerja di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan kemudian dilakukan pengesahan. Menurut hemat kami pihak Polda NTT agar mengkonfirmasi dan berkoordinasi kembali dengan satuan kerja di atasnya sehingga akar permasalahan yang dimaksudkan dapat ditemukan. Terkait reformasi birokrasi, seluruh jajaran Kementerian Keuangan telah bertekat bulat untuk terus-menerus secara berkesinambungan dengan berlandaskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan melakukan pembenahan sistem dan proses bisnis dengan tidak menoleransi semua tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Back to top
Kegiatan Sebelum Anggaran Cair

Penanya: Agung

Pertanyaan

Satker saya sering membutuhkan pembiayaan untuk sebuah kegiatan pendampingan pimpinan, yang jadi masalah seringkali kegiatan ini terjadi sebelum anggaran cair, yang saya tanyakan apakah ada mekanisme pembiayaannya (pembayaran di mana anggaran belum cair, kasus sering terjadi pada awal tahun). Terima kasih

Jawaban

Mekanisme UP (uang persediaan) dan/atau Tambahan UP (TUP) dapat dipakai untuk membiayai kegiatan semacam itu. Pertanggungjawaban UP dan TUP agar dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK 190/2012.

Back to top
PMK Mengenai Narasumber

Penanya: Putri

Pertanyaan

Mohon nomor PMK/aturan yang menunjukkan uang harian dapat diberikan hanya bagi pelaksana yang melakukan perjadin jabatan (peserta, panitia, narasumber) yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Uang harian dimaksud diberikan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk hari pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya (di luar jadwal kegiatan). Terima kasih

Jawaban

Uang harian hanya diberikan kepada pelaksana perjadin yang memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk sampai ke tempat tujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula diatur dalam PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013. Hal tersebut dilakukan mengingat karena faktor transportasi, pelaksana perjadin dimaksud memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan.

Back to top
Contoh Transaksi

Penanya: Taufan Mudih

Pertanyaan

S-46/PB/2013.. batasan transaksi yang dapat dimasukkan di dalam pengeluaran tersebut mohon diberi contoh. Bagaimana dengan form yang PMK-190. (lampiran XI).

Jawaban

S-46/PB/2013 mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan UP yang sulit dikuitansikan. Sedangkan form dalam Lampiran XI adalah form kuitansi yang dibuat apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan kuitansi, batasan transaksi adalah sampai dengan Rp50 juta.

Back to top
Ketidaksesuaian Alokasi Dana

Penanya: Sudarso

Pertanyaan

Honor output kegiatan (KPPN.28-SURAKARTA) - Honor pengamat SPAS (Stasiun Pengamatan Aliran Sungai) dan Hujan (30 orang x 10 bulan dan 12 orang x 9 bulan) = volume 408 OB, harga satuan 300.000 - Honor pengamat klimatologi (2 orang x 10 bulan) = Volume 20 OB, harga satuan 300.000. Pelaksanaan pengamatan SPAS, Hujan dan klimatologi dilaksanakan selama 12 bulan, karena data yang kami butuhkan untuk penelitian adalah 12 bulan, kalau hanya 10 bulan, berarti ada 2 bulan yang tidak diamati, sehingga data penelitian tidak lengkap/kurang valid. Kami sudah tanya kepada tim program, anggaran dan evaluasi, kepala balai kami, bahwa yang disetujui oleh DJA saat rapat/penelaahan adalah hanya 10 bulan, untuk itu mohon kiranya DJA dapat mempertimbangkan bahwa, data SPAS/Tinggi muka air sungai, hujan, klimatologi dapat diamati selama 12 bulan dengan jumlah OB juga 12 bulan, agar hasil riset/penelitian kami menjadi lengkap dan valid.  Kalau hanya 10 bulan pengamatan, hasil riset kami kurang lengkap.

Jawaban
Untuk mengakomodasi ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan aktual, dapat diajukan revisi melalui prosedur sesuai dengan ketentuan tatacara revisi yang ada.

Back to top
Uang Makan Hakim

Penanya: Zelfikri

Pertanyaan

Sehubungan dengan keluarnya PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Mahkamah Agung. Dan naiknya status Hakim sebagai Pejabat Negara. Apakah uang makan Hakim masih tetap dimintakan? Kalau memang tetap bisa dimintakan, mohon petunjuk peraturannya?! Terima kasih..

Jawaban

Pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS berpedoman pada PMK 110/PMK.05/2010. Uang makan Hakim dapat dibayarkan, sebagai pejabat negara yang statusnya adalah PNS.

Back to top
Honor Pengelola

Penanya: Drs. Ismail

Pertanyaan

Bolehkah kami menerima Honor Pengelola Keuangan dan Honor Pengelola SAKPA dalam Arti Dobel dalam Satu Dipa dan satu Akun Pembayaran Honor

Jawaban

Kedua honor tersebut (honor Pengelola Keuangan dan Honor Pengelola SAKPA) dapat dibayarkan sepanjang menghasilkan output yang berbeda, dan ditetapkan dasar pelaksanaannya (SK KPA).

Back to top
Belanja Non Operasional Lainnya

Penanya: Veronica

Pertanyaan

Apa saja contoh belanja non operasional lainnya akun 521219 (untuk tenaga pendamping/non pns) di lapangan? Apakah Atk, Penggandaan termasuk juga? Atau barang-barang pendukung pekerjaan lainnya?

Jawaban

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011, untuk ATK, penggandaan, barang-barang pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan non operasional seperti seminar, dies natalies, sosialisasi, rapat, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya menggunakan akun 521211. Sedangkan akun 521219 digunakan untuk antara lain bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional.

Back to top
Honor Kegiatan Dan Lembur Harian

Penanya: Ahmad

Pertanyaan

Apakah dimungkinkan dalam satu kegiatan seseorang dapat diberikan honor dan jaldis secara bersamaan? Kasusnya seperti ini: untuk membantu repatriasi wni dari suriah ke indonesia perwakilan telah membentuk tim untuk repatriasi wni, dalam kegiatan tersebut anggota tim dibagi tugas ada yang ke border untuk jemput wni dan juga ada yang stay di kbri hingga larut malam guna mempersiapkan kebutuhan wni ketika kedatangan, apakah dimungkinkan tim tersebut diberi honor perbulan dan jika ada yang ke border (perbatasan) diberi jaldis juga..? Kemudian, di perwakilan ada jenis pegawai harian yang kontraknya menggunakan SPK, apakah pegawai yang statusnya harian dapat diberikan uang lembur jika bekerja di luar jam kerja, perhitungannya seperti apa kalau boleh dishare peraturan terkaitnya, mohon informasinya.

Jawaban

Honor dan biaya perjalanan dinas diberikan sebagai konsekuensi atas penugasan yang berbeda. Honor tim berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota tim, dasar pembayarannya adalah surat keputusan. Sedangkan perjalanan dinas dilakukan berdasarkan penugasan tertentu, dasar pembayarannya adalah surat tugas dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah. Seorang anggota tim yang telah menerima honor tim, kemudian mendapat penugasan tertentu yang harus dilakukan dengan perjalanan dinas, maka dibayarkan biaya perjalanan dinasnya. Terkait dengan pegawai harian yang bekerja di luar jam kerja, pemberian uang di luar jam kerja dimaksud seharusnya berdasarkan kontrak/komitmen. Saat ini belum terdapat pengaturan mengenai pemberian uang di luar jam kerja bagi pegawai harian dimaksud.

Back to top
Rangkap Jabatan Oleh PPSPM

Penanya: Sardi Laiti

Pertanyaan

Bolehkah PPSPM merangkap sebagai petugas pengelola keuangan, mengingat ketersediaan SDM di Satker sangat terbatas?

Jawaban

Pejabat perbendaharaan dapat saja sekaligus merangkap sebagai petugas pengelola keuangan. Sesuai PMK 190/2012, yang tidak dapat dirangkap adalah antara PPK dan PPSPM.

Back to top
Pengelola Anggaran

Penanya: Munawar

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, bolehkah pegawai pramubakti/honorer diangkat sebagai staf pengelola anggaran? Mohon jawaban sekaligus referensi dan aturannya. Terima kasih

Jawaban

Saat ini belum ada pengaturan mengenai pengangkatan pegawai pramubakti/honorer sebagai staf pengelola anggaran. Apabila dikarenakan keterbatasan SDM, adalah menjadi wewenang KPA untuk menunjuk petugas pengelola keuangan, dengan mempertimbangkan keahlian/kemampuan pegawai dimaksud, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan ketersediaan anggaran.

Back to top
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Rapat

Penanya: Muhammad Iqbal

Pertanyaan

Membaca Pasal 11, dari ayat (1) s.d. (6) PMK Nomor 113/PMK.05/2012, menurut saya terdapat perbedaaan yang mendasar antara ayat (1) s.d. (4) dengan ayat (5) s.d. (6). Saya sudah bisa memahami terkait ayat (1) s.d. (4), namun masih confuse untuk memahami ayat (5) s.d. (6), yang menurut saya berbeda substansi dengan (1) s.d. (4) walaupun masih berada dalam Pasal yang sama (pasal 11). Ayat (5) berbunyi: “Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama”. Pertanyaan saya, apakah boleh suatu Satker melaksanakan rapat (kegiatan sejenis) di luar kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau mengundang pihak luar dengan peserta yang terbatas, dengan menggunakan mekanisme perjalanan dinas jabatan untuk jumlah pelaksana SPD (misalnya maksimum 10 orang) dengan komponen biaya terdiri atas: (i) transport; (ii) uang harian; (iii) uang penginapan (hotel); dan (iv) uang representatif untuk pejabat eselon I dan II. Mohon penjelasan terkait hal tersebut

Jawaban

Pasal 11 ayat 1-4 dan 5-6 memang berbeda substansi namun tidak bertentangan, yaitu mengenai kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. Dalam ayat 5-6 hanya penegasan mengenai dibolehkannya semua pelaksana SPD menginap di hotel yang sama, mengingat sesuai jabatan standar biaya penginapan masing-masing pelaksana SPD dapat berbeda-beda. Dalam kasus anda, dapat saja satker melaksanakan rapat di luar kantor misalnya di hotel, hal tersebut termasuk ke dalam perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (PMK 113/2012), dan biasanya menggunakan paket meeting fullboard sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya. Biaya yang dibayarkan mengacu pada Lampiran V Romawi II PMK 113/2012, yaitu uang transpor pegawai, uang harian berupa uang saku paket fullborad sejumlah hari penugasan, biaya penginapan, uang representatif (untuk eselon I dan II).  

Back to top
Honor Yang Tidak Boleh Dibayarkan

Penanya: Rahmat Susantoro

Pertanyaan

Peraturan apa saja yang terkait dengan pembanyaran honor-honor pekerjaan dan pekerjaan apa saja yang tidak boleh dibayarkan honornya, contoh: penyusunan LAKIP, penyusunan buku statistik tahunan kantor, penyusunan buku profil kantor, penyusunan leafleat/brosure/propaganda kantor, apakah boleh dibayarkan honornya?

Jawaban

Pengalokasian dan pemberian honor yang terkait dengan output kegiatan agar berpedoman pada PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAK/L antara lain mengatur bahwa pembentukan tim yang dapat berakibat timbulnya pembayaran honor dilakukan benar-benar secara selektif, pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompopk kerja, mempunyai output yang jelas dan terukur, sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain, bersifat temporer, dsb. Apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas, honor tidak dapat dibayarkan.

Back to top
Dana Kerjasama APBD

Penanya: Harwasono

Pertanyaan

Satker kami mendapatkan dana dari salah satu dinas pendidikan propinsi (APBD). Uang ditransfer seluruhnya lewat rekening Bendara Pengeluaran Satker kami. Seluruh pertanggungjawaban diserahkan ke pihak satker kami. Dana tersebut untuk Diklat Guru dari Prop. tsb. Yang ingin saya tanyakan:
1.Adakah peraturan yang mengatur system pertanggungjawaban dana tsb?
2.Siapakah para pihak yang bertandatangan pada dokumen keuangan (kuitansi)?
3.Siapakah yang berhak memungut dan menyetor pajak?
4.Ada belanja barang (kontrak konsumsi), siapakah para pihak yang bertandatangan? Catatan: PPK dan BP Satker kami tidak ikut campur masalah penggunaan dana tsb.

Jawaban
Tatacara pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya agar mengacu pada ketentuan pengelolaan APBD

Back to top
Honor Sebagai Narasumber

Penanya: Dian

Pertanyaan

Jika 1 orang PNS fungsional yang bergelar doktor membuatkan aplikasi untuk bagian lain dan menjadi narasumber dalam sosialisasi aplikasi tersebut dengan peserta sosialisasi dari pns di lingkungannya sendiri, apakah pns fungsional tersebut boleh dibayarkan honornya sebagai narasumber berdasarkan pmk 113/2012?

Jawaban

Pemberian honorarium kepada narasumber agar berpedoman pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013, bahwa honor narasumber dibayarkan dengan ketentuan narasumber dimaksud berasal dari luar lingkup eselon 1 lain, atau masih dalam eselon 1 yang sama tetapi para peserta berasal dari eselon 1 lain/masyarakat. Apabila narasumber dimaksud berasal dari eselon 1 lain, maka kepada narasumber dimaksud dapat dibayarkan honor narasumber. Sedangkan PMK 113/PMK.05/2012 mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Back to top
Honor Bendahara Penerimaan

Penanya: Agus Bepe

Pertanyaan

Satker kami berhasil mengumpulkan PNBP sebesar 25 milyar tahun 2012 kemarin yang langsung disetor ke kas negara. Apakah Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan, dan Staf dapat diberikan honor pengelola PNBP sesuai SBU 2013 dengan pagu 25 milyar? Jika DIPA kami belum mengakomodir honor tersebut apakah dapat dilakukan revisi? Terimakasih penjelasannya

Jawaban
Bagi satker penghasil PNBP, dan pengguna PNBP (sesuai izin penggunaan PNBP), kepada satker dimaksud dapat dibentuk tim pengelola PNBP dan dibayarkan honor pengelola PNBP sesuai besaran dalam standar biaya. Apabila honor pengelola PNBP tersebut belum dialokasikan dalam DIPA, agar dilakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai revisi anggaran.

Back to top
Pejabat Negara Di Daerah

Penanya: Dudi Zainul Fikri

Pertanyaan

Dalam PMK tentang SBU dan Perjalanan dinas ada istilah pejabat negara. Jika di daerah yang masuk sebagai pejabat negara itu siapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih

Jawaban

Pejabat negara di daerah adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota.

Back to top
Perjalanan Dinas Fullboard

Penanya: Khairani

Pertanyaan

  1. Apakah dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Fullboard Tahun 2013, Pelaksanaan Perjalanan Dinas Fullboard harus dihadiri pejabat eselon I?
  2. Apakah jika yang hadir adalah pejabat eselon II atau III, perjalanan Dinas Fullboard dapat dilaksanakan dan dicairkan anggarannya?

Jawaban

  1. Perjalanan Dinas fullboard pejabat eselon I/Eselon II harus dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat  eselon I/Eselon II.
  2. Dalam pelaksanaannya, apabila hanya dihadiri pejabat eselon II atau III sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan dan semua syarat pelaksanaan perjadin fullboard dimaksud telah terpenuhi, maka dapat dicairkan anggarannya.
Back to top
Pembayaran Honor

Penanya: Hikaru

Pertanyaan

Dapatkah pembayaran honor 521111 dibayarkan dengan mekanisme LS serta melalui rekening masing-masing pegawai? mengingat, dalam S-1903/PB/2009 pembayaran honor dengan mekanisme LS untuk akun 52 cenderung untuk akun 521115, 521213, 521215 dan pembayaran ke rekening masing-masing pegawai cenderung untuk akun 51 dan 57.

Jawaban:
Pembayaran honor (akun 521111 antara lain untuk biaya satpam/pengaman kantor, cs, sopir, tenaga lepas), dapat dibayarkan dengan mekanisme LS ke rekening masing-masing pegawai.

Back to top
Pagu Output

Penanya: Hari

Pertanyaan

Pagu output yang diisi pada Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) apakah semua pagu output yang dimintakan pembayarannya baik Belanja Barang/belanja lainnya atau hanya pagu Belanja Barang/belanja lainnya yang boleh dibayarkan dengan UP? Karena yang tercantum pada DRPP hanya SPP GU, GU NIHIL, dan PTUP sedangkan dalam 1 kegiatan dan 1 output dimungkinkan terdiri dari belanja yang pembayarannya dilakukan dengan UP maupun LS?

Jawaban
Pagu output yang dicantumkan merupakan pagu output sesuai yang tercantum dalam DIPA (tanpa memperhatikan UP atau LS).

Back to top
Pagu Dipa

Penanya: Adi Susanto

 

Pertanyaan

Bagaimana cara saya untuk mendapatkan pagu dipa 2013 sedangkan dari kppn kami diminta untuk mendownload sendiri dari rkakl.dipa.online tetapi web ini tidak dapat kami buka

Jawaban
Username dan password untuk dapat mengakses rkakldipa.online diberikan oleh Ditjen Anggaran kepada semua satker melalui sekjen, selanjutnya agar berkoordinasi dengan sekjen kementerian masing-masing,

Back to top
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Penanya: Keuangan BPN Kaltim

Pertanyaan

Perjalanan dinas dari Balikpapan ke Jakarta, namun tiket pulangnya melalu Jogjakarta ke Balikpapan, tidak dari Jakarta – Balikpapan.  Boleh atau tidak tiket dari Jogja – Balikpapan dibayarkan..

Jawaban

Boleh saja dengan perhitungan bahwa biaya tiket Jakarta ke Balikpapan melalui Yogyakarta tidak melebihi biaya tiket dari Jakarta langsung ke Balikpapan. Namun hal tersebut perlu pengaturan dari internal satker yang bersangkutan (SOP perjalanan dinas).

Back to top
Operator SPM Dari Non PNS

Penanya: Irhan

Pertanyaan

Bolehkah KPA mengangkat operator SPM dari pegawai non PNS karena kekurangan SDM di satker kami dan bolehkah honornya dibiayai dari DIPA.

Jawaban
Karena keterbatasan SDM, Operator SPM boleh pegawai non PNS sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. 

Back to top
Kolom Penerima Uang Di SPBy

Penanya: Tri

Pertanyaan

Untuk kolom penerima uang di SPBy, ditandatangani siapa ya? Supplier/pihak ketiga atau pegawai penerima uang yang melakukan belanja? Soalnya di situ juga disediakan kolom NIP sehingga logikanya yang menerima uang adalah pegawai, bukan supplier.

Jawaban
SPBy dimaksud digunakan sebagai bukti pembayaran UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP atas perintah PPK. Dalam hal ini penerima uang adalah pelaksana kegiatan/pegawai internal satker yang menggunakan dana UP, bukan supplier/pihak ketiga.

Back to top
Tenaga Honorer Pengelola Keuangan

Penanya: Adi

Pertanyaan

Dalam rangka dana dekon/tp, di daerah mengalami kesulitan jumlah pns sehingga merekrut tenaga honorer, apakah boleh tenaga honorer tersebut menjadi bagian pengelola keuangan dan untuk posisi apa yang diperbolehkan, kemudian apakah dapat diberikan honor sesuai dengan tupoksinya. Tenaga honorer tersebut telah mendapat SK Bupati.

Jawaban
Karena keterbatasan SDM, pengelola keuangan boleh pegawai non PNS/tenaga hononer sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA/SK Bupati) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. Kepada  pegawai non PNS/tenaga hononer dimaksud dapat dibayarkan honor berdasarkan SK Bupati.

Back to top
Pemberian Honor

Penanya: Hafidz

 

Pertanyaan

 

1. Jika dalam satu DIPA terdapat dua PPK, dengan pagu di atas 25 miliyar berdasarkan SBU Rp 1,6 juta, bagaimana pemberian honor untuk masing-masing PPK tersebut, apakah honor tersebut dibagi dua, atau masing-masing mendapatkan honor yang sama, sedangkan dalam DIPA tertulis 2 orang x Rp 1,6 juta x 12 bulan? 2. Bagaimana pemberian honor staf pengelola anggaran untuk pagu di atas 25 miliyar, berdasarkan SBU Rp 980 ribu. Sedangkan staf pengelola tersebut ada 4 orang, apakah Rp 980 ribu tersebut dibagi 4 atau masing-masing mendapatkan Rp 980 ribu. Sedangkan dalam DIPA tertulis 4 or x Rp 980 ribu x 12 bulan.

Jawaban

Prinsipnya honorarium pengelola keuangan yang tercantum dalam SBU merupakan pagu tertinggi (maksimal) dengan satuan OB (per orang per bulan) dan berdasarkan jumlah pagu menjadi tanggung jawabnya (dalam pengelolaannya). Misalnya satu satker dengan pagu Rp 35 milyar, maksimal honor yang dibayarkan kepada 1 orang PPK adalah maksimal Rp 1,6 juta. Tetapi apabila satker tersebut terdiri dari 2 PPK, maka honor yang dibayarkan kepada PPK dimaksud adalah proporsional dengan jumlah pagu yang dikelola masing-masing PPK, sehingga total jumlah honor PPK yang dibayarkan kepada keduanya tidak melebihi SBU (tidak boleh lebih dari Rp 1,6 juta). Sejalan dengan penjelasan di atas, apabila pagu yang dikelola satker sd 25 milyar sedangkan dalam DIPA tercantum (2 org x Rp 1,6 juta x 12 bulan), dan staf pengelola keuangan (4 org x Rp 980 ribu x 12 bulan), sebaiknya dilakukan revisi agar tidak menjadi temuan aparat pengawasan karena membayar honor yang melebihi SBU.

Back to top
Perjalanan Dinas

Penanya: Olga Olivia

Pertanyaan

Jika kami dikirim ke jakarta sebagai peserta suatu seminar/kegiatan yang berlangsung tanggal 29-31 (3 hari), pada jadwal acara dimulai jam 14.00 sementara kami berangkat menggunakan pesawat jam 8 pagi, dan pada hari terakhir acara berakhir jam 12 siang dan kami pulang hari itu juga jam 16.00. Apakah benar kami hanya menerima uang harian fullboard senilai 180.000×3 bukannya uang harian 530.000 hari pertama dan terakhir dan uang saku di tengahnya. Mohon bantuannya karena penjelasan di sbu maupun di PMK05 kurang mendetail sehingga kami hanya berdasarkan persepsi dan asumsi saja

Jawaban

Perjalanan dinas jabatan dalam rangka rapat/pertemuan menggunakan paket meeting fullboard (luar kota), dibayarkan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard luar kota sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang tercantum dalam surat tugas (tanggal 29-31 atau 3 hari), yaitu Rp180.000 x 3 hari. Namun apabila untuk kegiatan dimaksud ditugaskan (dalam surat tugas) mulai tanggal 28 sd tanggal 1 bulan berikutnya dengan pertimbangan kesulitan transportasi sehingga perlu 1 hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 hari untuk tiba kembali ke tempat kedudukan, maka tanggal 28 dan tanggal 1 dibayarkan uang harian perjalanan dinas (sebesar 530.000 x 2 hari), dan tanggal 29-31 (3 hari) dibayarkan uang saku paket meeting fullboard luar kota.  

Back to top
Tanya Batas Waktu Pengajuan UP Untuk Satker Baru

Penanya: Meidina Safitri

Pertanyaan

Kami dari satker baru, saya mau tanya sekarang tanggal 29 Januari 2013 sudah di akhir bulan, kami mau mengajukan UP apakah bisa, atau harus nunggu di bulan februari dengan dibuat SPM untuk pembiayaan-pembayaran bulan januari, bagaimana solusinya, terima kasih

Jawaban
Pengajuan permintaan UP boleh dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan operasional satker yang bersangkutan.

Back to top
Akun 521219

Penanya: Triwahyudi

Pertanyaan

Di kantor kami ada kegiatan berupa penyusunan kurikulum dengan satuan buku. Kegiatan dimasukkan dalam Akun 521219 tetapi ketika dipertanggungjawabkan menggunakan honor penyusunan kurikulum dengan satuan OK. Bagaimana penyelesaiannya apakah diperbolehkan jika satuan di RKAKL-nya buku menjadi Orang Kerja di pertanggungjawabannya. Apakah 521219 bisa untuk honor?

Jawaban
Akun 521219 tidak dapat digunakan untuk bayar honor kegiatan penyusunan kurikulum/buku, sebaiknya menggunakan akun 521213 (honor terkait dengan output kegiatan). Revisi 521219 menjadi 521213, termasuk revisi satuan volumenya pada level detail, merupakan kewenangan KPA, sehingga cukup revisi POK saja.

Back to top
SPD

Penanya: Triwahyudi Martanto

Pertanyaan

Di kantor kami memiliki 2 kantor yang berbeda kabupaten, jarak 40 km. Ketika kita ke kantor ke-2 di luar kabupaten/kota jarak dari batas kota 35 km, apakah dapat menggunakan SPD (bingung juga karena kantor yang dituju kantor sendiri), atau cuma mendapat uang transport Rp. 110.000 tanpa uang saku dan uang makan di kantor tetap dapat diberikan?

Jawaban

Saat ini pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada PMK 113/PMK.05/2012, pemberian biaya perjalanan dinas (biaya transport, uang harian) yang dilakukan antar 2 lokasi/tempat masih dalam satu kantor yang sama menjadi kewenangan KPA dengan memperhatikan antara lain efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran belanja, dan ketersediaan anggaran. Hal tersebut perlu diatur lebih lanjut secara internal dengan SOP. Misalnya agar efisien dapat menggunakan kendaraan dinas, sehingga uang makan tetap dapat dibayarkan.  

Back to top
SPBy

Penanya: Sisilia Zenever

Pertanyaan

1. Apakah dalam 1 SPBy itu berisi 1 kuitansi/bukti pembelian?
2. Apakah Untuk Pembayaran Atas Dasar 1. Kuitansi/bukti pembelian dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/(bukti lainnya) harus diisi keduanya atau itu merupakan opsi yang harus dipilih salah satunya?

Jawaban

1. Dalam 1 SPBy boleh terdiri dari 1 (satu) atau beberapa kuitansi/bukti pembelian.
2. Pada pelaksanaannya, bisa diisikan keduanya atau bisa opsi. Misalnya untuk UP yang bersifat uang muka kerja, maka belum terdapat kuitansi/bukti pembelian dan belum ada penerimaan barang/jasa. Sehingga belum bisa diisikan keduanya. Sedangkan apabila bersifat revolving UP, maka sudah terdapat kuitansi/bukti pembelian dan bukti penerimaan barang/jasa, sehingga keduanya bisa diisikan. Namun, pada prinsipnya terhadap 1. Kuitansi/bukti pembelian dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/(bukti lainnya),  diisikan kedua-duanya secara lengkap.

Back to top
Revisi Honorarium

Penanya: Sri Wulandari

Pertanyaan

Bisakah merevisi akun 521115 ? Terdapat penambahan honorarium PPK, Pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang sebelumnya 1 menjadi 2 org.

Jawaban
Boleh saja direvisi

Back to top
SPby Dan Uraian SPM

Penanya: Kukuh

Pertanyaan

1. Apakah 1 (satu) Surat Perintah Bayar (SPby) dapat diterbitkan untuk 5 kuitansi atau 1 SPby untuk 1 kuitansi
2. Untuk TA. 2013 Mohon standar uraian pada SPM sebagaimana Perdirjen PB terdahulu mis. : SPM Perjadin: Pembayaran biaya perjadin an. .... dkk (.. orang) sering kali SPM kembali karena uraiannya

Jawaban

1. Dalam 1 SPBy boleh terdiri dari 1 (satu) atau 5 (lima) atau beberapa kuitansi/bukti pembelian.  2. Mulai TA 2013, format SPM berpedoman pada PMK 190/2012 yaitu hanya jenis belanja (2 digit akun) dan tidak mencantumkan uraian akun 6 digit lagi. Misalnya perjalanan dinas menggunakan akun 524, sedangkan dalam SPM hanya mencantumkan akun 52 saja.

Back to top
Pencairan MAK

Penanya: Rahmadi Efendi

Pertanyaan

Apa saja syarat pencairan mak 52 dengan menggunakan LS untuk tahun anggaran 2013 ini?

Jawaban

Mulai TA 2013, pencairan belanja 52 ke KPPN cukup menyampaikan SPM-LS yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 penerima.

Back to top
PMK-190/PMK.05/2012

Penanya: Suswanto

Pertanyaan

Berdasarkan PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 mekanisme pembayaran dengan uang persediaan dan tambahan uang persediaan ayat 5 up dapat diberikan untuk pengeluaran pengeluaran pada huruf b. belanja modal. Pertanyaannya apakah untuk pembelian komputer, printer dan proyektor di bawah Rp.50.000.000,- bisa dibayarkan dengan uang persediaan (UP)?

Jawaban

Sesuai PMK.190/PMK.05/2012 pasal 43 ayat (5), belanja modal (misalnya pembelian komputer, printer, dan proyektor) s.d 50 juta dimaksud bisa dilakukan dengan mekanisme UP.

Back to top
Dasar Hukum Penerimaan Honor Dobel Bagi PNS

Penanya: Ramlan

Pertanyaan

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan yaitu: Apakah boleh PNS menerima Honorarium double dalam kegiatan atau satker beda Seorang PNS dapat dibayarkan honor double apabila dalam kegiatan yang dilaksanakan ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, melaksanakan tugas sesuai tugas yang ditentukan dan output yang dihasilkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya berbeda. Yang saya ingin tanyakan apa ada dasar hukumnya?

Jawaban

Saat ini belum terdapat pengaturan pembatasan pembayaran honor dobel bagi PNS, sehingga pembayaran honor dobel dimaksud menjadi kewenangan KPA dengan memperhatikan antara lain efektivitas pelaksanaan kegiatan, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, honor tersebut dapat dibayarkan.

Back to top
RKAKL DIPA On Line 2013

Penanya: Romi Alimudat

Pertanyaan

Apa user id dan password bila ingin masuk di aplikasi RKAKL DIPA on line 2013.

Jawaban

User id dan password dimaksud telah disampaikan ke masing-masing kementerian melalui sekjen K/L. Silakan berkoordinasi dengan pusat layanan Ditjen Anggaran.

Back to top
SPBy Dan Daftar Rincian

Penanya: Fitrian

Pertanyaan

1. pembuatan SPBy apakah boleh dibuat manual dgn excel, karena jika menggunakan aplikasi SPM kami tidak bisa membedakan sumber dana RM dan PNBP pada input kode akunnya
2. apakah ‘daftar rincian permintaan pembayaran’ (lamp PMK.190) dan SPTB harus dibuat keduanya atau salah satu saja, karena isiannya hampir serupa. Terimakasih atas penjelasannya

Jawaban

1. Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara (sebagai bukti pengeluaran Bendahara). Saat ini tidak ada keharusan SPBy dibuat dari aplikasi. SPBy dibuat by sistem (pada Aplikasi SPP/SPM) untuk memudahkan satker dalam membuat dokumen SPBy.  2. Mulai TA2013 dan sesuai PMK 190/2012, SPTB tidak digunakan lagi. Sebagai penggantinya digunakan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) yang merupakan rekap permintaan pembayaran (rekap SPP). DRPP dimaksud disampaikan kepada KPA sebagai laporan, namun DRPP dimaksud tidak dilampirkan pada saat pengajuan SPM ke KPPN, disimpan oleh PPSPM.

Back to top
Biaya Hotel

Penanya: BS Ginting

Pertanyaan

Saya dan seorang teman (Gol III) melakukan perjalanan dinas ke daerah selama 5 hari. Selama di daerah kami menyewa satu kamar hotel saja dengan tarif per hari masih di bawah SBU pegawai Gol III dan di-SPJ-kan atas nama teman saya. Sehingga pada saat men-SPJ-kannya, SPD saya tanpa biaya hotel. Apakah saya berhak atas 30% dari tarif hotel di kota tersebut (PMK 113/2012 Psl 8 ayat 5a)? Terima kasih

Jawaban

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas, antara lain efisiensi penggunaan belanja negara. Apabila biaya penginapan dimaksud dapat di-SPJ- kan cukup 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (dengan memperhatikan jenis kelaminnya sama), maka biaya penginapan sebesar 30% tidak dapat diberikan kepada salah satu pelaksana perjadin. Namun hal tersebut perlu diatur secara internal dalam bentuk SOP pelaksanaan perjalanan dinas.

Back to top
Perjalanan Dinas Dan Gaji THL

Penanya: Andi

Pertanyaan

Mohon informasi. Kalau Tenaga Harian Lepas yang gaji/upahnya dibayar harian melakukan perjalanan dinas (dengan memakai SPD), apakah upah hariannya dihapus selama jumlah hari dia melaksanakan perjalanan dinas tersebut? Terima kasih atas penjelasannya.

Jawaban
Upah harian tersebut dapat dibayarkan selama tenaga harian lepas dimaksud melakukan perjalanan dinas. Upah harian tersebut dapat dianalogkan dengan gaji (namun dibayarkan secara harian), sedangkan perjadin yang dilakukan merupakan penugasan tersendiri di luar tugasnya sebagai tenaga harian lepas.

Back to top
Penandatangan SPT

Penanya: Marinte

Pertanyaan

Satker kami merupakan UPT setingkat Es. IV yang jauh dari instansi induk. Kami masih kebingungan dalam hal yang akan menandatangani SPT Kepala Satker apabila melakukan Perjadin, mengingat dalam PMK 113/2012 disebutkan bahwa yang menandatangani SPT adalah atasan langsung.

Jawaban

Sesuai PMK 113/2012, pada prinsipnya Surat Tugas diterbitkan antara lain oleh atasan langsung kepala satker untuk perjadin yang dilakukan oleh kepala satker. Untuk mempermudah komunikasi bagi satker yang berjauhan, secara teknis penerbitan surat tugas tersebut oleh atasan langsung dapat dilakukan melalui faximile atau email. Hal tersebut harus diatur oleh internal K/L dalam bentuk SOP.

Back to top
Paket Fullboard

Penanya : Ratih

Pertanyaan

1. Untuk paket Fullboard apakah selalu LS atau bisa dibayarkan secara tunai (untuk di bawah 20 juta) dan apakah boleh tidak menggunakan kontrak (langsung bayar di tempat dengan negosiasi lisan)?

Jawaban

PMK 190/2012 mengatur bahwa prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui pembuatan komitmen yaitu perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa, dan/atau pembuatan komitmen. Dalam hal LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (penggunaan UP sd. Rp 50 juta dalam satu kuitansi kepada satu penyedia barang/jasa). Kegiatan paket fullboard pada dasarnya dilaksanakan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak penyedia jasa, sehingga pembayarannya dilakukan dengan LS.

Back to top
Honor Pejabat Pengadaan

Penanya: Yuki Bardigantara

Pertanyaan

Kapankah pejabat pengadaan mendapat honor? Apakah per bulan atau per paket pekerjaan?

Jawaban

Honor pejabat pengadaan dibayarkan sejak hak tagih yang ditimbulkan dan tercantum dalam SK penetapan (SK KPA). Sesuai PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013, honor pejabat pengadaan diberikan dengan satuan biaya Orang Bulan (OB).  

Back to top
Pemeliharaan Gedung

Penanya: Tri Joko

Pertanyaan

Terkait dengan PMK 190/2012 dan Perpres 70/2012, bagaimana dengan pemeliharaan gedung senilai rp. 30 juta menggunakan LS atau UP/kuitansi?

Jawaban

PMK 190/2012 mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN, yaitu pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. Pemeliharaan gedung senilai Rp30 juta dapat dilaksanakan secara swakelola atau perikatan dengan pihak ketiga. Mekanisme pembayarannya dapat dilakukan dengan UP atau LS, sesuai kebutuhan/kondisi. Terkait dengan dokumen pembayaran yang digunakan (kuitansi atau SPK, atau lainnya), sesuai Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai sd Rp50 juta cukup dengan kuitansi (baik UP atau LS).

Back to top
Lampiran-lampiran Pengajuan SPM Setiap AKUN

Penanya: Abdullah

Pertanyaan

Apa saja lampiran-lampiran pendukung setiap pengajuan SPM baik itu AKUN 51, 52, 53.  Saya minta lampiran-lampiran yang jelas biar setiap mengajukan SPM tidak ada kekurangan. Karena selalu ada peraturan baru tentang lampiran.

Jawaban

Dalam Pasal 59 PMK No.190/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap dua beserta ADK SPM kepada KPPN (berlaku untuk semua akun 51, 52, 53). Sesuai Pasal dimaksud, mulai TA 2013 pengajuan SPM ke KPPN tidak dilampiri SPTJM atau dokumen lainnya. Kecuali hal-hal sbb: a. SPM-UP dilampiri surat pernyataan KPA sesuai format Lampiran XIV, b. SPM-TUP dilampiri surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN, c. SPM-LS dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari satu penerima. kecuali SSP dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. d. Khusus penyampaian SPM-LS pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan 1) surat asli jaminan uang muka, 2) asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kpd Kepala KPPN, dan 3) asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka.

Back to top
Nota Dan Faktur

Penanya: Irhan

Pertanyaan

Apa perbedaan antara Nota Pembelian dan Faktur Pembelian..?

Jawaban

“Nota adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian barang secara tunai. Nota berfungsi sebagai bukti pengeluaran uang oleh pembeli, sedangkan nota bagi penjual berfungsi sebagai bukti penerimaan uang.
Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat rangkap dua, faktur yang diberikan kepada pembeli dinamakan faktur pembelian, sedangkan faktur yang disimpan penjual dinamakan faktur penjualan.

Back to top
Pengelolaan Kas
Sisa Bunga

Penanya: Imamur Rozaq

Pertanyaan

Saya di tahun 2012 saldo bku tidak nol karena ada pengembalian dari puskesmas berupa bunga rekening, saya setorkan di 2013 apakah bisa jadi temuan saat ada audit, bagaimana perlakuan pencatatan di sakpa/akuntansinya?

Jawaban

Pembukuan Bendahara dan SAKPA adalah berbeda dan uang yang anda terima cukup anda setorkan ke kas negara. Selama anda memiliki penjelasan yang tepat maka hal tersebut bisa dijelaskan kepada auditor.

Back to top
RKAKL
Revisi Nomenclatur Dan Pejabat Perbendaharaan Untuk DIPA 2013

Penanya: Ihda - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Pertanyaan

Kami dari satker 030649. Kalau akan melakukan revisi nomenclatur dan pejabat perbendaharaan untuk DIPA 2013 bagaimana teknisnya? Terima kasih

Jawaban

Melalui aplikasi RKAKL-DIPA 2013 dengan catatan jika berakibat penambahan dan/atau pengurangan pagu DIPA, pergeseran progam dan kegiatan harus melalui DJA dan Kanwil DJPB setempat. Jika selain tersebut di atas cukup melalui KPA dan melaporkan perubahannya ke KPPN dan Kanwil DJPBN Setempat.

Back to top